Arsip Tag: Pemilu

Jokowi Anggarkan Bansos Lebih Besar di Pemilu Ketimbang Puncak Covid-19

Jakarta –

Menteri Keuangan Sri Mulani Indrawati dikabarkan ingin mundur dari kabinet reformasi Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengikuti jejak Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahmoud Mohamed.

Bahkan, ia dikabarkan mendatangi Ketua Umum PDI-P Megawati Sukarnoputri untuk meminta izin mundur. Namun Megawati menolak usulan tersebut demi menjaga stabilitas pemerintahan dan perekonomian Indonesia.

Melihat situasi tersebut, Ekonom Senior INDEF, Didik J. Rachbini mengatakan, pengunduran diri Pak Mullaney dari jabatan menteri, jika memang benar terjadi, tidak akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia.

Sebaliknya, ia yakin pengunduran diri Mullaney merupakan pesan kepada pasar bahwa pemerintahan saat ini dijalankan oleh orang-orang yang kredibel dan bertanggung jawab. Apalagi mengingat banyaknya menteri atau pejabat negara yang saat ini tidak netral secara politik.

Ia mencontohkan pengelolaan APBN di bawah kepemimpinan Pak Molai Sahib dimanfaatkan pemerintah saat ini untuk kepentingan politik seperti bantuan sosial. Oleh karena itu, Didak menilai jika benar Pak Multani mengundurkan diri, hal itu menunjukkan betapa ia tidak terlibat dalam kepentingan politik saat ini.

“Kalau APBN di bawah Bu Srimulani diperkosa, pajak rakyat disalahgunakan, bansos ditindas untuk kepentingan politik, Bu Srimulani diam dan tanggapi APBN mengikuti kemauan politik. Kecuali dia nge-rap, berarti Bu Sri Mulani adalah sama”. Dengan politisi biasa. Dia sudah tidak punya standar moral lagi, sebagai menteri keuangan yang dianggap kredibel,” kata Detik kepada detikcom, Kamis (1/2/2024).

Pada tahun pemilu kali ini, pemerintahan Presiden Jokowi banyak mengeluarkan uang untuk ‘menyalurkan’ bantuan sosial (BANSO) dari APBN. Faktanya, anggaran pendanaan bansos pada tahun 2024 lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ketika pemerintah masih menangani dampak Covid-19.

Dilansir dari data APBN Kementerian Keuangan tahun 2024, pemerintah memperkirakan anggaran jaminan sosial pada tahun ini sebesar Rp496,8 triliun. Jumlah tersebut tercatat meningkat 13,1 persen dibandingkan tahun lalu yakni Rp439,1 triliun.

Sebelumnya, pada tahun 2022, amanat hanya mengalokasikan Rp460,6 miliar untuk jaminan sosial. Sedangkan anggaran bantuan sosial sebesar Rp468,2 triliun pada tahun 2021 pada puncak pandemi Covid-19 dan Rp498,0 triliun pada tahun 2020.

Berdasarkan data tersebut, dana bantuan sosial tahun 2024 sedikit lebih rendah dibandingkan anggaran tahun 2020 pada puncak pandemi Covid-19 (selisih Rp 1,2 triliun). Namun lebih banyak dibandingkan tahun 2021, 2022, dan 2023 (selisih lebih dari Rp 28 triliun).

Rinciannya, dana jaminan sosial tahun 2024 adalah Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10,0 juta KPM, Program Bansos Sembako sebanyak 18,8 juta KPM, Bantuan Rehabilitasi Sosial Anak (ATNC) sebanyak 38,0 ribu KPM, Lansia sebanyak 32,6 ribu KPM, dan 583.000 untuk penyandang disabilitas .96,8 juta penyaluran bantuan PBIG kepada peserta.

Kemudian anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,8 juta pelajar dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk kuliah bagi 1,1 juta pelajar, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 2,96 juta KPM, subsidi bunga KUR untuk 6,09 juta peminjam Go, dan 1958. Subsidi BBM 0,000 kilo liter. pengiriman

Saksikan juga videonya: Jokowi Pantau Harga Sembako Saat Salurkan Bansos di Meglang

(fdl/fdl)

Bansos Barang Rawan Korupsi dan Untungkan Perusahaan Raksasa, Anies Siapkan Bantuan Tunai

Shineoglam, Calon presiden atau calon presiden Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu cara untuk memberikan bantuan sosial atau bansos sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Salah satu caranya adalah dengan memberikan bantuan sosial dalam bentuk bantuan tunai atau bantuan keuangan.

Anis mengatakan dengan adanya bantuan masyarakat berupa barang maka akan timbul sikap negatif terhadap penjualan barang tersebut. Saat ini, dengan mentransfer uang, bantuan yang diperlukan dapat digunakan. “Kita perlu mulai memikirkan opsi yang bisa membantu dalam bentuk transaksi keuangan, mengurangi kemungkinan korupsi pembelian barang,” ujarnya pada debat capres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2). /2024).

Anis juga menyoroti unsur bansos yang diyakininya akan bermanfaat bagi perusahaan besar yang menghasilkan unsur bansos yang diberikan.

“Karena di satu sisi membantu memberikan bantuan sosial, dan di sisi lain memberikan bisnis bagi perusahaan-perusahaan besar.

“Dengan bantuan dana, mereka bisa membelanjakan sesuai kebutuhannya,” imbuhnya. Data penerima bantuan sosial

Saat ini, untuk data, dimungkinkan untuk bekerjasama dengan pejabat pemerintah di tingkat bawah. Dengan begitu, informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh manfaat bansos akan lebih akurat.

“Data ini bisa digarap bersama dan disampaikan ke RT dan RW apa adanya. Informasinya akurat dan dana digunakan sesuai kebutuhan,” pungkas Anis Baswedan.