Keseriusan Pemerintah untuk Swasembada Gula Disorot, Perpres Terlalu Fokus Impor

Wecome Shineoglam di Website Kami!

Shineoglam – Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menekankan pentingnya pemerintah mendorong peningkatan gula lokal untuk mencapai tujuan swasembada. Keseriusan Pemerintah untuk Swasembada Gula Disorot, Perpres Terlalu Fokus Impor

Menurut dia selama ini regulasi terkait gula, UU Ketenagakerjaan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, dalam peraturan tersebut tidak ada ketentuan khusus mengenai swasembada gula.

“Di Indonesia banyak sekali, kalau tidak dikendalikan, peraturan gula, banyak di antaranya ada di UU Agraria tahun 2004, lalu UU Ketenagakerjaan tahun 2014. Diterbitkan, tanpa menyebut peraturan yang diatur oleh Kementerian, di industri juga ada. PP tersebut, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian yang semuanya mengeluarkan dokumen legal “Baru-baru ini untuk percepatan swasembada gula ada rencana akan dibuatkan Perpres. Banyak regulasi dan tujuan swasembada yang belum tercapai, ujarnya, Jumat (21/10/2022).

Kini, pemerintah telah menyiapkan Keputusan Presiden (Perpres) tentang percepatan swasembada gula pasir pada tahun 2025 dan gula rafinasi pada tahun 2030. Duh! Harga Beras Makin Mahal Nih

Namun, menurut Khudori, Perpres tersebut hanya fokus pada impor gula saja, bukan mencakup langkah-langkah teknis dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan swasembada.

Menurut dia, keputusan Presiden tersebut memberi tugas kepada PTPN hanya untuk menambah luas pabrik dan mendirikan perusahaan milik investor.

Soalnya 11 pabrik gula rafinasi di Indonesia semuanya milik swasta, tidak ada satupun yang BUMN. Mereka (swasta) tidak masuk dalam keputusan Presiden kalau mau meningkatkan produksi gula rafinasi. gula. Lahan pertaniannya dari mana? Ada 11 pabrik gula rafinasi di dekat pelabuhan, mengumpulkan gula impor. dia berkata.

Bahkan, kata dia, permasalahan gula terbesar di Tanah Air adalah keterbatasan lahan bahkan bersaing dengan tanaman penting lainnya seperti padi, jagung, dan kedelai.

“Lahan gula terbatas dan sebagian besar adalah sawah, jadi kalau tidak tanam gula tidak ada manfaatnya, kalau petani itu menanam padi, jagung, atau kedelai, tanahnya tetap sama, sebaliknya sejak tahun 2000-an. Petani tahun 2016 bergantung pada pendapatannya. ‘Cabang. Harga Eceran Tertinggi (HET) sejak 2016 dan “Naik Rp 12.500 per kg. Bertahun-tahun tidak naik, kebutuhan pokok, upah, dan bahan bakar meningkat,” ujarnya.

Ia mengaku pesimistis pembentukan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau SugarCo bisa mencapai tujuan swasembada.

SugarCo didirikan pada 17 Agustus 2021 dan merupakan bagian dari Holding Perkebunan Nusantara yang mempunyai tujuh perusahaan pengelola perkebunan gula yaitu PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X yang merupakan gabungan dari PTPN XI, PTPN XII dan PTPN XIV.

Khudori menjelaskan SugarCo merupakan penggabungan perusahaan gula milik negara dan sebagian besar pabrik gula memiliki teknologi yang ketinggalan jaman dan tidak efisien.

Selain itu, SugarCo tidak termasuk PT Rajawali Nusantara (RNI) yang mengoperasikan beberapa pabrik gula di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Di sisi lain, Ketua Petani Gula Takyat Indonesia (Aptri) Soemitro Samadikun menilai berdirinya SugarCo akan menimbulkan permasalahan baru, khususnya bagi petani. Menurutnya, para petani sama sekali tidak diajak berkonsultasi dalam pendirian “SugarCo”. Keseriusan Pemerintah untuk Swasembada Gula Disorot, Perpres Terlalu Fokus Impor

Sumitro juga khawatir dengan pengumuman swasembada gula pada tahun 2025 akan membuka keran impor gula. Selain itu, lanjutnya, tugas percepatan swasembada gula dipercayakan kepada PTPN III melalui sistem penunjukan otomatis.

Menurut dia, hal tersebut tidak masuk akal, karena kapasitas produksi perusahaan negara tersebut tidak cukup untuk menyerap seluruh tebu petani. Google

Soemitro mengatakan, program swasembada gula tidak pernah tercapai karena pemerintah tidak pernah serius dalam melaksanakan program tersebut.